Berkas Empat Kandidat Lengkap

AMLAPURA-
Dapat dipastikan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Karangasem yang akan digelar 4 Mei mendatang diikuti oleh empat kontestan. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karangasem menyatakan, semua syarat keempat kandidat yang mendaftar sudah lengkap.

Pokja Pencalonan I Made Arnawa, Senin (1/3) mengatakan, hasil verifikasi calon sudah disampaikan kepada kandidat dan partai pengusungnya. Beberapa dokumen yang karus diverifikasi factual seperti ijasah juga sudah kelar. ‘’Ya…semua persyaratan keempat kandidat lengkap’’ujar Arnawa singkat.lanjut Arnawa, empat calon yang bakal bertarung yakni pasangan I Wayan Sudirta-Wayan Astawa (PDIP), I Wayan Geredeg-Made Sukarena (Golkar), Putu Kertia-Tjok. Sutedja (PNIM, Koalisi Gerimka)dan pasangan Wayan Bagiartha-Gusti Lanang Rudiarta (Demokrat)

Soal ada calon yang tidak bisa menunjukkan ijasah asli dan mencantumkan surat keterangan pengganti ijasah hilang, pihaknya mengaku sudah melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan maupun sekolah tempatnya belajar. Bahkan, hasil verifikasi semua kandidat yang akan bertarung suah diplenokan tanggal 26 Pebruari lalu.

Lanjut Arnawa, penetapan dan pengundian nomor urut calon akan dilakukan tanggal 5 Maret mendatang. Sementara itu, terkait dengan jadwal kampanye para kandidat, meski nantinya sudah secara resi ditetapkan sebagai calon, namun tidak begitu saja bisa melakukan kampanye. Karena, KPUD sendiri masih menunggu regulasi dari KPU pusat. dek.

Rekomendasi Kertia Turun

AMLAPURA-
Setelah sebelumnya sempat diterpa isu tidak mendapat restu DPP, pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung PNIM, I Gede Putu Kertia-Tjok Sutedja mulai bisa berpas lega. Pasalnya, rekomendasi dari DPP PNIM yang lama ditunggu sudah turun.

Ketua Gerakan Rakyat Marhaen Karangasem (Gerimka), Ida Made Alit, Senin (1/3) mengatakan, rekomendasi DPP PNIM sudah turun. Dalam kampanye nanti, pengurus DPP akan langsung turun mengenalkan calonnya. ‘’Rekomendasi dari DPP sudah turun. Rencananya dalam kampanye dari DPP langsung turun kebawah,’’ujar Alit.

Menurut Alit, terlambatnya rekomendasi dari pusat sempat membuat bigung Gerimka. Terlambatnya rekomendasi tersebut juga disebabkan terlambatnya proses pelaporan ke induk partai. Selain itu, waktu yang singkat dari KPUD juga ikut memberikan andil keterlambatan ini.

Namun demikian, dari sebelumnya, pihaknya mengaku optimis rekomendasi diberikan oleh DPP. Apalagi dengan adanya aturan KPU yang menyatakan, soal pencalonan menjadi kewenangan DPC.

Sementara itu, menyinggung soal proses hukum Putu Kertia, pihaknya yakin soal KKM yang menyeret Kertia tidak akan menjadi penghalang. Meski demikian, dengan jujur diakui, dalam surat keterangan kepolisian dan pengadilan, Kertia memiliki beberapa catatan. Politisi PNIM tersebut justru balik menuding, proses hukum terhadap Kertia hanya bagian dari permainan politik belaka. Apalagi menurut Alit, proses huku Kertia di Kejati juga mentok. dek.

Pemkab Karangasem-Kejari Sepakat Berantas Korupsi

AMLAPURA--
KASUS korupsi belakangan ini menjadi masalah serius. Melihat demikian berbahayanya kasus korupsi tersebut, Pemkab Karangasem bersama Kejaksaan Negeri Amlapura bertekad untuk bergandengan dalam memberantas korupsi. Komitmen tersebut terlontar saat coffee morning yang berlangsung di Wantilan kantor Bupati Karangasem, Senin (1/3) kemarin.
Kepala Kajaksaan Negeri (Kajari) Amlapura, Beny Santoso, dihadapan pimpinan SKPD mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Karangasem sepakat mengatasi masalah korupsi sebagai musuh bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, Kajari juga mensosialisasikan Peranan Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha Negara (Datun). ‘’Dalam kaitan tersebut peran Jaksa dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya’’ujarnya.
Lanjut Beny, ditahun 2009, Kejaksaan Agung RI berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp. 2. 360.277.327.174,00. Uang tersebut didapatkan dari 520 kasus yang ditangani.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, mengatakan, penegakan hukum dalam rangka mendorong kehidupan bernegara yang sehat merupakan komitment pemerintahan SBY. ‘’Komitmen ini tidak bisa ditawar-tawar lagi’’ujar Geredeg.
Untuk itu Pemkab Karangasem medukung penuh langkah Kejaksanaan untuk bersama–sama bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terkait masalah tersebut semua SKPD sebagai pengguna anggaran diminta waspada dan mengelola keuangan daerah sesuai aturan.
Lanjut Geredeg, penegakan hukum yang dilakukan juga diharapkan tidak menjadi kendala dalam melanjutkan proses pembangunan, sehingga sinerginya menjadi bagian peting dalam membangun karakter berbagsa bernegara, menciptakan kehidupan yang transparan dan akutabilitas sejalan dengan dinamika demokrasi yang juga kian kencang bergulir.dek.