RSS Feed (xml)
AMLAPURA—
Pelaksanaan Program Nasional (Prona) penyertifikatan gratis bagi masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat hendaknya jangan dikebiri dengan membebani masyarakat berbagai pungutan. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH, Kamis (97/4).
Dikatakan, sesuai kebijakan pemerintah salah satu program nasional yang penting adalah membantu menjamin kepastian hukum akan hak atas kepemilikan tanah melalui penyertifikatan gratis yang popular disebut Prona. ‘’Untuk itu pelaksanaan program tersebut jangan sampai menimbulkan image negative. Jangan sampai ada pungutan tak jelas,’’katanya dihadapan para Camat dan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Camat dan perbekel diminta mengawal pelaksanaan program tersebut secara baik. Sukerana menegaskan, jangan ada pembebanan biaya seperti uang saku panitia, makan, minum, dan berbagai biaya lainnya kepada masyarakat.
Kepala BPN Karangasem I Made Sudarma, untuk tahun ini direncanakan Prona bakal diarahkan menyasar 4 Kecamatan yakni di Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem, Manggis dan Selat.
Menurutnya dalam program tersebut diberikan pelayanan secara gratis dalam 7 sub bidang meliputi penyediaan blanko, sosialisasi, pengumpulan data, pengukuran, pendaftaran hak, biaya sidang dan proses penerbitan sertifikat di kantor BPN. ‘’Namun ada komponen pembiayaan yang masih harus ditanggung masyarakat meliputi biaya patok / pal, materai, bea pajak atas tanah dan bangunan serta pengurusan surat didesa dan kecamatan,’’katanya.
Target Prona di Kabupaten Karangasem tahun lalu sebanyak 500 sertifikat, untuk tahun ini meningkat menjadi 2.900 sertifikat diantaranya masing-masing 100 sertifikat diarahkan untuk membantu masyarakat nelayan, ekonomi lemah UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (kurang mampu), sedangkan sisanya 2.600 untuk masyarakat lainnya sehingga tahun 2011 ini total sertifikat gratis yang diperoleh Kabupaten Karangasem berjumlah 2.900 lembar sertifikat.dek
Pelaksanaan Program Nasional (Prona) penyertifikatan gratis bagi masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat hendaknya jangan dikebiri dengan membebani masyarakat berbagai pungutan. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH, Kamis (97/4).
Dikatakan, sesuai kebijakan pemerintah salah satu program nasional yang penting adalah membantu menjamin kepastian hukum akan hak atas kepemilikan tanah melalui penyertifikatan gratis yang popular disebut Prona. ‘’Untuk itu pelaksanaan program tersebut jangan sampai menimbulkan image negative. Jangan sampai ada pungutan tak jelas,’’katanya dihadapan para Camat dan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Camat dan perbekel diminta mengawal pelaksanaan program tersebut secara baik. Sukerana menegaskan, jangan ada pembebanan biaya seperti uang saku panitia, makan, minum, dan berbagai biaya lainnya kepada masyarakat.
Kepala BPN Karangasem I Made Sudarma, untuk tahun ini direncanakan Prona bakal diarahkan menyasar 4 Kecamatan yakni di Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem, Manggis dan Selat.
Menurutnya dalam program tersebut diberikan pelayanan secara gratis dalam 7 sub bidang meliputi penyediaan blanko, sosialisasi, pengumpulan data, pengukuran, pendaftaran hak, biaya sidang dan proses penerbitan sertifikat di kantor BPN. ‘’Namun ada komponen pembiayaan yang masih harus ditanggung masyarakat meliputi biaya patok / pal, materai, bea pajak atas tanah dan bangunan serta pengurusan surat didesa dan kecamatan,’’katanya.
Target Prona di Kabupaten Karangasem tahun lalu sebanyak 500 sertifikat, untuk tahun ini meningkat menjadi 2.900 sertifikat diantaranya masing-masing 100 sertifikat diarahkan untuk membantu masyarakat nelayan, ekonomi lemah UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (kurang mampu), sedangkan sisanya 2.600 untuk masyarakat lainnya sehingga tahun 2011 ini total sertifikat gratis yang diperoleh Kabupaten Karangasem berjumlah 2.900 lembar sertifikat.dek
Tidak ada komentar:
Posting Komentar