Bendesa Madya Desa Pekraman Majaya-Jaya

AMLAPURA—

Bendesa Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) Kabupaten Karangasem dilantik Kamis (11/11) kemarin. Pelantikan dilakukan di Pura Jagatnata Karangasem yang diawali upacara mejaya-jaya dipuput Ida Pedanda Gede Manu Singa Raga, dari Gria Taman Giri, Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem.

Pengurus baru Bendesa MMDP yang dilantik yakni Ketua Wayan Artadipa dengan 81 orang anggota pengurus lainnya. Pelantikan dilakukan oleh Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Jero Mangku Gede Putus Suwena Upadesa.

Disela-sela kegiatan tersebut, Jero Mangku Putus Upadesa mengatakan, MMDP adalah lembaga untuk mengabdikan diri untuk kepentingan umat melalui desa pekraman. Majelis Madya menurutnya wajib melakukan paruman setiap lima tahun untuk memilih pengurus baru. ‘’Kewajiban ini tertuang dalam AD/ART,’’katanya. Dia berharap, semua bentuk administrasi keputusan organisasi lembaga majelis madya hendaknya dapat menggunakan bahasa Bali yang benar dan layak, agar dapat dijadikan contoh.

Keberadaan desa pakraman di Bali saat ini banyak hendak ditiru oleh komunitas Hindu diluar Bali, sehingga perlu mendapatkan perhatian lembaga umat di Bali yang dijadikan menjadi kiblat oleh umat Hindu luar Bali. ‘’Aspek-aspek adat dan hukum adat seperti kasus kesepekang perlu memperoleh kajian lembaga agar pelaksanaanya tidak berlandaskan mule keto,’’ujarnya.

Ditambahkan, kasus kesepekang itu sendiri bukan serta merta begitu saja diputus, melainkan melalui proses tahapan yang lama dan rumit karena ada aspek pengaksama, penyangakara, pamidanda arta dana dan yang lainnya. ‘’Demikian pula dalam konteks desa, kala, patra selalu terkait dengan aspek filosofis, sosiologis dan historis, sehingga tidak bisa hanya diambil salah satunya saja,’’jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan, MMDP saat ini dihadapkan pada banyaknya tantangan karena banyak desa pekraman yang terhimpit berbagai persoalan baik dibidang parahyangan, pawongan maupun palemahan. ‘’Salah satu hal yang wajib mendapatkan perhatian adalah dibidang palemahan seperti perbatasan antara desa adat atau antar desa, yang kerap kali memicu konflik karena adanya kepentingan,’’ujar Wabup asal Juntal tersebut.dek.